DPR dan pemerintah menyepakati pembatasan sasaran tindak pidana dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. Dari 13 kriteria kejahatan di luar korupsi yang sempat dibahas, kini hanya enam jenis yang masuk dalam cakupan aturan tersebut. Perubahan ini dimaksudkan untuk mencegah penerapan perampasan aset meluas tanpa batas dan membuka ruang penyalahgunaan kewenangan.
Ketua Komisi III DPR sekaligus Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset, Habiburokhman, mengatakan penyempitan cakupan diperlukan agar aturan memiliki sasaran yang lebih jelas. Menurut dia, pembatasan juga mempertimbangkan kekhawatiran bahwa ketentuan yang terlalu luas dapat menyasar masyarakat sipil.
“Jangan yang lain, kalau yang lain nanti bisa ke mana-mana. Kita masih khawatir penyalahgunaan aparat penegak hukum yang sering abuse of power,” kata Habiburokhman, seperti dikutip dari laman DPR, Jumat (13/11/2026).
Enam tindak pidana di luar korupsi
Enam jenis kejahatan yang disepakati untuk masuk dalam RUU tersebut adalah tindak pidana narkotika dan psikotropika; terorisme dan pendanaan terorisme; penyelundupan manusia; penyelundupan senjata, amunisi, dan bahan berbahaya; perdagangan orang; serta penipuan dan/atau penggelapan dengan syarat tertentu.
Kategori terakhir tidak mencakup semua kasus penipuan atau penggelapan. Rumusannya dibatasi pada tindak pidana yang menggunakan sarana teknologi informasi dan/atau berdampak pada perekonomian masyarakat luas. Dalam penjelasan pasal, contoh yang disebutkan antara lain perjudian daring, penipuan investasi, dan penipuan kripto.
Dengan demikian, penyebutan penipuan dan penggelapan bukan berarti seluruh perkara dengan jenis kejahatan tersebut otomatis dapat dikenai mekanisme perampasan aset. Karakteristik perbuatan dan dampaknya menjadi pembatas. Penegasan itu diharapkan membantu mengurangi multitafsir sekaligus memberi kejelasan bagi penyidik saat menerapkan aturan.
Wakil Ketua Panja RUU Perampasan Aset, Soedeson Tandra, mengatakan jenis tindak pidana yang dapat dikenai mekanisme tersebut perlu dirumuskan secara limitatif. Ia menilai, rumusan yang terukur penting agar ketentuan tidak menyulitkan proses pembuktian maupun menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat. Soedeson memberi contoh penipuan dalam perjalanan umrah atau investasi yang dapat masuk kategori apabila memenuhi unsur yang diatur.
Perpajakan dikeluarkan dari daftar
Pada tahap awal pembahasan, daftar 13 kriteria di luar korupsi mencakup sejumlah bidang, antara lain perpajakan, perbankan, perasuransian, kehutanan, pertambangan, dan lingkungan hidup. Dalam kesepakatan terbaru, tindak pidana perpajakan tidak termasuk enam kategori yang dipilih.
Habiburokhman menjelaskan, DPR dan pemerintah memusatkan aturan pada tindak pidana korupsi serta sejumlah kejahatan lain yang memiliki karakteristik khusus dan dampak ekonomi luas. Pembahasan itu juga mempertimbangkan United Nations Convention Against Corruption (UNCAC), yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi dan mekanisme perampasan aset.
Namun, pemangkasan dari 13 menjadi enam hanya berlaku untuk kategori tindak pidana lain di luar korupsi. Tindak pidana korupsi tetap menjadi sasaran utama RUU Perampasan Aset. Artinya, kesepakatan tersebut tidak menghapus korupsi dari cakupan aturan yang sedang dibahas.
Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej, yang dikenal sebagai Prof Eddy, menyebut penipuan dan/atau penggelapan dalam rumusan itu sebagai core crime atau tindak pidana inti. Menurut dia, kategori tersebut dapat menjangkau beragam modus kejahatan ekonomi, tetapi penerapannya tetap dibatasi oleh unsur penggunaan teknologi informasi dan/atau dampak luas terhadap perekonomian masyarakat.
Ia mencontohkan sejumlah pelanggaran di sektor perbankan, seperti pelanggaran prinsip kehati-hatian oleh direksi, pelanggaran kerahasiaan bank, pemalsuan data, hingga penipuan. Di pasar modal, praktik insider trading juga dapat dikategorikan sebagai perbuatan curang. Contoh-contoh itu disampaikan untuk menggambarkan kemungkinan cakupan tindak pidana inti, bukan untuk menghapus batas yang telah disepakati dalam rumusan pasal.
Pemulihan korban jadi perhatian
Dalam pembahasan RUU, pemulihan hak korban turut menjadi perhatian. Habiburokhman mengatakan Komisi III menerima aspirasi dari korban investasi bodong yang berharap aset hasil kejahatan dapat dikembalikan kepada mereka. Aspirasi itu muncul karena masyarakat menginginkan aset yang dirampas tidak selalu harus disetorkan ke kas negara.
Harapan tersebut menempatkan perampasan aset bukan hanya sebagai cara mengambil hasil kejahatan, melainkan juga sebagai peluang memulihkan kerugian korban. Namun, mekanisme pengembalian aset tetap perlu dirumuskan secara jelas agar hak korban, kepastian hukum, dan proses penegakan hukum dapat berjalan beriringan.
Penyempitan daftar tindak pidana kini menjadi salah satu titik penting dalam pembahasan RUU Perampasan Aset. DPR dan pemerintah menyatakan batas yang lebih spesifik diperlukan untuk menjaga aturan tetap terarah. Tahap berikutnya akan menentukan bagaimana rumusan tersebut diterjemahkan ke dalam mekanisme yang efektif, sekaligus mencegah kewenangan perampasan aset digunakan di luar sasaran yang disepakati.
About the Author
