Kapolda Metro Jaya Komjen Pol. Dadang Hartanto bertemu Gubernur Daerah Khusus Jakarta Pramono Anung Wibowo di Balai Kota Jakarta, Selasa (13/10/2026). Pertemuan itu membahas penguatan kerja sama untuk menjaga keamanan ibu kota sekaligus meningkatkan pelayanan bagi warga.
Dadang hadir didampingi Wakapolda Metro Jaya Irjen Pol. Adex Yudiswan dan sejumlah pejabat utama Polda Metro Jaya. Dalam pembicaraan tersebut, kedua pihak menyoroti sejumlah isu, mulai dari penanganan kawasan rawan narkoba hingga keamanan transportasi umum.
Sinergi Pemprov dan kepolisian untuk warga
Pramono menyambut kedatangan Kapolda dan Wakapolda. Ia menekankan pentingnya sinergi pemerintah daerah dan kepolisian dalam menjaga Jakarta, termasuk saat masyarakat menyelenggarakan kegiatan berskala besar.
Pengalaman pengamanan pertandingan Persija melawan Persib turut disinggung dalam pertemuan. Pramono menyebut kegiatan itu berjalan aman dan lancar, sekaligus menjadi contoh kerja sama dalam mendukung aktivitas masyarakat.
Pemprov Jakarta juga menyatakan kesiapan mendukung program Kapolri. Salah satu gagasan yang dibahas ialah pembebasan biaya transportasi umum bagi pencari kerja, dengan memanfaatkan layanan Transjakarta, LRT, dan MRT. Dukungan tersebut dimaksudkan untuk membantu mobilitas warga saat berupaya memperoleh pekerjaan.
Pembahasan mengenai transportasi tidak hanya menyangkut akses. Kedua pihak juga melihat perlunya penguatan sistem keamanan pada layanan angkutan umum untuk mengantisipasi kejahatan, serta koordinasi dalam sistem pengamanan kota.
Penanganan narkoba disertai pemberdayaan masyarakat
Dalam pertemuan itu, Dadang mengangkat semangat Polisi Bersama Masyarakat sebagai pendekatan untuk menghadapi persoalan keamanan di Jakarta. Salah satu perhatian ialah kawasan yang rawan peredaran narkoba. Menurutnya, upaya penanganan tidak seharusnya berhenti pada penindakan.
Pemberdayaan warga, kata dia, perlu berjalan beriringan agar masyarakat mendapat dukungan untuk membangun lingkungan yang lebih aman. Pandangan tersebut menempatkan warga bukan sekadar penerima layanan keamanan, melainkan bagian dari upaya pencegahan di lingkungan masing-masing.
Kolaborasi juga dibahas melalui program Polisi Peduli Pengangguran atau Poliran. Program ini mendorong kerja sama untuk membantu warga memperoleh pelatihan keterampilan dan kesempatan kerja. Dalam agenda yang sama, kedua pihak membicarakan pemberdayaan masyarakat serta penataan kawasan permukiman yang membutuhkan perhatian agar lingkungan menjadi lebih layak dan nyaman.
Isu pekerjaan dan kondisi permukiman dibicarakan sebagai bagian dari upaya mendukung keamanan warga. Pertemuan tersebut tidak merinci bentuk pelaksanaan maupun jadwal program, tetapi menegaskan perlunya koordinasi antara kepolisian dan pemerintah daerah dalam menangani persoalan yang beririsan dengan kehidupan sehari-hari masyarakat.
Edukasi di sekolah dan keamanan fasilitas publik
Pembentukan karakter sejak dini menjadi perhatian lain. Peran polisi dalam mengajar dan memberikan edukasi di sekolah dibahas sebagai salah satu cara menyampaikan pesan pencegahan kepada anak-anak dan remaja.
Materi yang disebut mencakup pencegahan perundungan, adab dan etika di ruang publik, kepatuhan terhadap aturan, serta kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri dan orang lain. Edukasi itu diarahkan untuk membangun kebiasaan yang mendukung kehidupan bersama secara tertib dan aman.
Di sisi infrastruktur, kedua pihak membahas peningkatan pemanfaatan CCTV dan penguatan keamanan pada layanan transportasi umum. Koordinasi dalam sistem pengamanan kota juga menjadi bagian dari agenda, dengan tujuan mendukung keamanan warga saat beraktivitas maupun menggunakan fasilitas publik.
Dadang menegaskan bahwa tugas menjaga keamanan tidak dapat dibebankan kepada kepolisian semata. “Keamanan tidak bisa dibangun oleh polisi sendiri. Dengan semangat Polisi Bersama Masyarakat, kami ingin memperkuat pencegahan, pemberdayaan masyarakat, serta berkolaborasi dengan pemerintah daerah dan seluruh elemen masyarakat dalam menyelesaikan berbagai persoalan di Jakarta,” ujarnya.
Rangkaian isu yang dibahas menunjukkan luasnya kebutuhan kerja sama, dari pencegahan kejahatan hingga akses kerja dan edukasi. Koordinasi berikutnya akan menentukan bagaimana gagasan tersebut diterjemahkan menjadi dukungan yang dapat dirasakan warga di lingkungan tempat tinggal, sekolah, dan ruang publik.
About the Author
