Gadi Eisenkot mendapat mandat dari Presiden Israel Isaac Herzog untuk membentuk pemerintahan baru, membuka jalan bagi koalisi yang berupaya mengakhiri kekuasaan Benjamin Netanyahu. Penugasan itu diberikan setelah pemilu legislatif 27 Oktober tidak menghasilkan mayoritas bagi kubu mana pun di parlemen Israel, Knesset.
Dukungan terhadap Eisenkot datang dari partai-partai yang mewakili 67 anggota parlemen. Sementara itu, blok Netanyahu mendapat dukungan 46 anggota parlemen dalam konsultasi yang dilakukan Herzog. Meski demikian, mandat tersebut belum menjamin pemerintahan baru bisa terbentuk: Eisenkot masih harus merajut koalisi dari kelompok-kelompok dengan kepentingan yang beragam.
Kantor Herzog menyatakan presiden telah memberi tahu pemimpin Partai Yashar itu tentang niatnya untuk menugaskan dirinya membentuk pemerintahan. Penunjukan resmi dijadwalkan berlangsung dalam upacara di kediaman presiden di Yerusalem pada Minggu, 8 November 2026.
Mandat pertama setelah pemilu tanpa mayoritas
Herzog mengambil keputusan setelah berkonsultasi dengan para pemimpin partai sepanjang pekan. Dalam proses itu, Eisenkot memperoleh kesempatan pertama untuk mencoba membentuk pemerintahan pascapemilu. Ia berjanji akan melakukan segala upaya untuk menyatukan dukungan.
Hasil pemilu membuat jalan menuju pemerintahan baru tidak sederhana. Koalisi sayap kanan Netanyahu memang unggul dengan 53 kursi, sedangkan kubu oposisi yang dipimpin Eisenkot meraih 48 kursi. Namun, angka itu belum cukup untuk menguasai Knesset yang memiliki 120 kursi; pemerintahan membutuhkan dukungan mayoritas, yakni sedikitnya 61 kursi.
Partai-partai Arab Israel mengantongi 19 kursi, sebuah capaian yang menjadi rekor tertinggi dalam sejarah mereka. Jika dukungan mereka dihitung bersama kubu oposisi, jumlahnya dapat melampaui ambang mayoritas. Namun, pilihan itu berisiko memicu penolakan dari sejumlah mitra politik Eisenkot sendiri.
Israel tengah terbelah tajam soal kepemimpinan Netanyahu dan lelah setelah tiga tahun dilanda perang. Netanyahu, perdana menteri dengan masa jabatan terlama di negara itu, tetap memiliki basis dukungan yang besar. Akan tetapi, keunggulan dalam perolehan kursi tidak otomatis memberinya jalan kembali ke pemerintahan.
Koalisi oposisi diuji isu wajib militer
Salah satu perkembangan yang membuka peluang bagi Eisenkot adalah perubahan sikap seorang pemimpin partai oposisi mengenai tuntutan agar warga Yahudi ultra-Ortodoks menjalani wajib militer. Pencabutan veto terhadap tuntutan tersebut membuka ruang bagi kerja sama politik yang sebelumnya dinilai sulit terwujud.
Isu itu menjadi penting karena partai-partai ultra-Ortodoks selama ini berada dalam lingkaran mitra politik Netanyahu. Kesediaan untuk merundingkan kembali posisi mereka berpotensi memperluas pilihan koalisi bagi Eisenkot. Namun, kesepakatan lintas kelompok belum terbentuk dan perbedaan pandangan mengenai kewajiban militer masih dapat menjadi ganjalan.
Eisenkot, mantan kepala militer yang baru terjun ke politik, berusaha merangkul pemilih sekuler dan liberal. Ia memimpin blok yang menjadikan pergantian kepemimpinan sebagai agenda utama. Di sisi lain, koalisi yang hendak dibentuknya mencakup unsur-unsur dengan pandangan politik yang tidak selalu sejalan.
Dukungan 67 anggota parlemen yang dicatat dalam konsultasi Herzog mencakup wakil kelompok minoritas Arab Israel. Pada saat yang sama, terdapat elemen sayap kanan di kubu oposisi yang menolak ketergantungan pada suara partai-partai Arab. Ketegangan ini membuat angka dukungan yang tampak cukup belum tentu mudah diterjemahkan menjadi kesepakatan pemerintahan yang stabil.
Negosiasi menentukan masa depan pemerintahan
Keberhasilan partai-partai Arab dalam pemilu turut mengubah peta perundingan. Peningkatan kursi mereka didorong kemarahan terhadap pemerintahan Netanyahu dan partisipasi pemilih Arab Israel yang lebih tinggi. Namun, keterlibatan mereka dalam pemerintahan masih menjadi persoalan sensitif bagi sebagian partai Yahudi.
Karena itu, tugas Eisenkot bukan hanya mengumpulkan dukungan di atas kertas. Ia perlu memastikan para mitra bersedia bekerja bersama, termasuk dalam isu-isu yang memecah belah. Ketegangan politik domestik, serta perbedaan sikap terkait kelompok Arab, dapat mempersulit pembentukan koalisi sekalipun dukungan awalnya melampaui angka mayoritas.
Penugasan Herzog menjadi langkah awal dalam upaya membentuk pemerintahan pascapemilu, bukan penanda bahwa Netanyahu sudah pasti tersingkir. Hasil akhirnya akan bergantung pada negosiasi yang berlangsung setelah upacara resmi. Jika Eisenkot gagal menyatukan dukungan, kebuntuan politik masih dapat berlanjut dan membuka kemungkinan Israel kembali menghadapi pemilu.
About the Author
