Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengirimkan imbauan kepada 475.698 wajib pajak orang pribadi yang terindikasi menghapus bukti potong PPh dari draf SPT Tahunan 2025. Otoritas meminta mereka memeriksa kembali data penghasilan dan segera membetulkan SPT jika laporan yang disampaikan belum mencerminkan kondisi sebenarnya.
Imbauan disampaikan melalui email resmi berdomain @pajak.go.id. DJP menyatakan penghapusan bukti potong berpotensi membuat pelaporan pajak tidak lengkap atau tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. Wajib pajak diminta melaporkan seluruh penghasilan, kredit pajak, bukti potong, dan informasi perpajakan lainnya secara benar, lengkap, dan jelas.
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Inge Diana Rismawanti mengatakan pesan tersebut mendorong wajib pajak meneliti, memverifikasi, dan mencocokkan kembali data penghasilan dengan bukti pemotongan PPh yang dilaporkan. Panduan pembetulan SPT, menurut DJP, turut disediakan melalui email.
Tak semua wajib pajak menerima email imbauan
Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menyebut penelitian DJP menemukan sekitar 1,9 juta wajib pajak orang pribadi terindikasi sengaja menghapus bukti potong dari draf SPT Tahunan 2025. Namun, email pengingat tidak dikirim kepada seluruh wajib pajak dalam kelompok tersebut.
Pesan dikirim kepada 475.698 wajib pajak yang memiliki bukti potong nonfinal berstatus valid dan telah dilaporkan oleh penerbitnya. Penghapusan yang menjadi sasaran imbauan itu bernilai lebih dari Rp100.000. DJP menyebut pendekatan ini sebagai upaya mendorong kepatuhan secara sukarela melalui komunikasi yang lebih terarah.
Menurut Bimo, potensi nilai PPh pada bukti pemotongan yang dihapus mencapai Rp2,01 triliun. Dari penerima imbauan, sebanyak 312.546 wajib pajak menghapus bukti potong senilai Rp100.000 hingga Rp1 juta. Ada pula 71 wajib pajak yang menghapus bukti potong hingga senilai Rp1 miliar.
Kelompok dengan nilai PPh terbesar berada pada kisaran Rp10 juta hingga Rp100 juta. Jumlahnya mencapai Rp0,72 triliun dari 26.760 wajib pajak, kata Bimo. DJP menyatakan email tersebut merupakan pengingat tanpa ancaman, dengan pendekatan behavioral insight untuk mendorong tindakan pembetulan.
Data bukti potong tetap tersimpan di Coretax
Dalam sistem administrasi perpajakan Coretax, draf SPT Tahunan memuat bukti potong beserta penghasilan terkait. Data itu berasal dari pihak pemotong dan terisi secara otomatis pada draf SPT wajib pajak orang pribadi.
Wajib pajak memang dapat menghapus bukti potong dan penghasilan terkait dari draf tersebut. Namun, penghapusan pada tampilan SPT tidak berarti data lenyap dari sistem DJP. Otoritas pajak menyatakan informasi itu tetap tersimpan dan dapat digunakan untuk keperluan pengawasan kepatuhan.
DJP mengingatkan bahwa SPT yang diisi tidak benar, tidak lengkap, atau tidak jelas dapat menimbulkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Karena itu, penerima email diminta menilai kembali laporan yang telah disampaikan dan melakukan pembetulan bila terdapat penghasilan atau informasi pajak yang belum tercatat.
Imbauan dapat berlanjut ke permintaan klarifikasi
Jika wajib pajak tidak menindaklanjuti imbauan dan data yang dilaporkan masih belum mencerminkan kondisi sebenarnya, DJP dapat mengambil langkah lanjutan berupa permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan atau SP2DK. Dengan demikian, email tersebut menjadi kesempatan bagi wajib pajak untuk mengecek kembali pelaporannya sebelum proses klarifikasi lebih jauh dilakukan.
Merujuk PMK 111/2025, wajib pajak yang menerima surat imbauan dapat menanggapinya dengan memenuhi kewajiban perpajakan dan/atau menyampaikan penjelasan atas kewajiban yang tercantum dalam surat. DJP meminta wajib pajak memastikan email berasal dari domain resmi sebelum mengikuti panduan, lalu mencocokkan informasi di dalamnya dengan dokumen perpajakan yang dimiliki.
Pembetulan SPT bukan sekadar memperbarui angka dalam laporan, melainkan memastikan data penghasilan dan pajak yang dipotong selaras dengan informasi yang diterima DJP dari pihak pemotong. Bagi wajib pajak yang mendapat imbauan, langkah paling awal adalah memeriksa bukti potong dan isi SPT secara menyeluruh, kemudian menindaklanjuti sesuai ketentuan apabila ditemukan perbedaan.
About the Author
