Kementerian Haji dan Umrah menyatakan akan memperkuat pengawasan untuk menghadapi penipuan terhadap calon jemaah haji dan umrah. Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak menyebut pelaku yang memanfaatkan simbol agama dan kepercayaan masyarakat demi keuntungan sebagai “bandit agama”.
Pernyataan itu disampaikan Dahnil di Jakarta pada Selasa malam (10/11). Ia menegaskan pemerintah akan melawan praktik yang menjadikan agama sebagai komoditas untuk menipu atau merugikan calon jemaah.
Istilah tersebut, menurut Dahnil, merujuk pada orang-orang yang menggunakan kepercayaan masyarakat untuk memperoleh keuntungan dengan cara menipu. Karena itu, ia meminta pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan haji dan umrah tidak menyalahgunakan kepercayaan calon jemaah.
Pengawasan penipuan haji dan umrah diperkuat
Dahnil mengatakan laporan mengenai dugaan penipuan jemaah haji dan umrah hampir setiap hari diterimanya. Ia menyebut persoalan itu bukan kejadian yang hanya muncul sesekali, melainkan praktik yang terus dilaporkan kepada kementerian.
Ia juga menyoroti latar belakang banyak korban. Menurut Dahnil, hampir 70 persen korban berasal dari masyarakat di desa dan kampung yang secara ekonomi rentan. Kondisi itu membuat praktik penipuan tersebut tak sekadar merugikan calon jemaah, tetapi juga menyasar warga yang memiliki keterbatasan ekonomi.
Pemerintah, kata Dahnil, akan memperkuat pengawasan melalui Direktorat Jenderal Pengendalian Haji dan Umrah serta Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Dalam rangkuman informasi yang disampaikan, Kemenhaj juga menyiapkan penambahan PPNS di daerah. Penguatan itu ditujukan untuk mengawasi penyelenggaraan haji dan umrah serta mencegah penipuan dan penyalahgunaan.
Langkah pengawasan tersebut mencakup perhatian terhadap kemungkinan keterlibatan pihak dari dalam kementerian. Dahnil mengatakan praktik penipuan dapat melibatkan berbagai pihak dan tidak menutup kemungkinan ada pegawai Kemenhaj, baik di tingkat pusat maupun daerah, yang terlibat.
Peringatan bagi penyelenggara dan pihak terkait
Dahnil secara khusus mengingatkan PPIU, PIHK, KBIHU, dan pihak-pihak lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan haji dan umrah. Ia meminta mereka tidak menjadikan agama sebagai alat untuk menipu atau mengambil keuntungan dengan merugikan jemaah.
“Jika masih menjadikan agama sebagai komoditas untuk menipu atau mengambil keuntungan dengan merugikan jemaah, berarti Anda adalah bandit agama. Ini yang harus dihentikan,” kata Dahnil.
Peringatan itu menempatkan perlindungan jemaah sebagai perhatian utama. Kepercayaan calon jemaah terhadap simbol dan kegiatan keagamaan, sebagaimana disoroti Dahnil, dapat dimanfaatkan oleh pihak yang ingin mengambil keuntungan. Karena itu, ia menegaskan penipuan dengan memakai agama sebagai pembenaran harus dihentikan.
Pernyataan Kemenhaj juga menegaskan bahwa pengawasan tak hanya ditujukan kepada penyelenggara, tetapi pada praktik dan pihak mana pun yang berpotensi merugikan jemaah. Dengan memperkuat peran direktorat terkait dan PPNS, kementerian menyatakan ingin memastikan penyelenggaraan haji dan umrah terbebas dari penipuan serta penyalahgunaan.
Namun, besarnya perhatian terhadap laporan yang diterima menunjukkan perlunya kewaspadaan berkelanjutan. Bagi calon jemaah, peringatan Dahnil menjadi pengingat untuk tidak menyerahkan kepercayaan begitu saja kepada pihak yang menawarkan layanan haji atau umrah. Sementara bagi pemerintah, pengawasan yang dijanjikan akan menjadi bagian penting dalam upaya melindungi masyarakat, terutama kelompok rentan yang disebut banyak menjadi korban.
Perlindungan jemaah menjadi ujian pengawasan
Penambahan pengawas di daerah yang disiapkan Kemenhaj diharapkan mendukung pengawasan lebih dekat terhadap penyelenggaraan haji dan umrah. Meski demikian, Dahnil belum merinci jumlah PPNS yang akan ditambah maupun waktu pelaksanaannya dalam keterangan yang disampaikan.
Komitmen melawan “bandit agama” pada akhirnya perlu diikuti pengawasan yang konsisten terhadap seluruh pihak terkait. Kemenhaj menyatakan langkah itu penting agar calon jemaah tidak dirugikan oleh praktik yang memakai kepercayaan agama sebagai kedok untuk meraup keuntungan.
