Kejaksaan Agung menetapkan PT Bumi Sentosa Jaya (BSJ) sebagai tersangka korporasi dalam perkara dugaan korupsi tata kelola nikel di Sulawesi Tenggara. Penyidik menyebut Arif Kurniawan sebagai beneficial owner atau pemilik manfaat perusahaan itu, yang diduga tetap menambang setelah izin operasinya berakhir pada 2014.
Dugaan aktivitas pertambangan tanpa izin tersebut disebut berlangsung hingga 2025. Kejagung masih mendalami keterkaitan Arif dengan sejumlah perusahaan lain yang turut diperiksa dalam perkara ini. Hingga keterangan yang disampaikan pada 10 November 2026, status tersangka yang diumumkan Kejagung adalah PT BSJ, bukan Arif secara pribadi.
PT BSJ diduga menambang setelah izin berakhir
Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna menyampaikan penetapan PT BSJ sebagai tersangka di Gedung Kejagung, Jakarta Selatan, Selasa, 10 November 2026. Ia menjelaskan, perusahaan itu diduga terus melakukan kegiatan penambangan nikel meskipun masa izinnya telah berakhir pada 2014.
“PT BSJ ini sudah melakukan kegiatan penambangan nikel walaupun masa izinnya sudah berakhir di tahun 2014, tapi tetap melakukan kegiatan penambangan,” kata Anang. Dugaan pelanggaran itu masuk dalam perkara tata kelola nikel di Sulawesi Tenggara pada periode 2013 hingga 2025.
Anang menyebut Arif Kurniawan sebagai salah satu pemilik manfaat PT BSJ yang memperoleh keuntungan. Penyidik juga mendalami dugaan bahwa Arif memiliki hubungan serupa dengan perusahaan lain yang diperiksa. Namun, Kejagung belum merinci hasil pendalaman tersebut.
“Sementara ini masih dalam proses pendalaman dari hasil penggeledahan itu, yang diduga terafiliasi dengan AK. Jadi tidak hanya ini ya,” ujar Anang.
Penjelasan itu menempatkan Arif dalam pusaran penyidikan sebagai sosok yang diduga memperoleh manfaat dari perusahaan. Kejagung belum menyampaikan kesimpulan mengenai peran lebih jauh yang mungkin dimiliki Arif dalam perkara tersebut.
Enam lokasi perusahaan digeledah penyidik
Untuk mengumpulkan bukti, penyidik menggeledah enam lokasi yang berkaitan dengan sejumlah perusahaan. Lokasi yang disebut Kejagung meliputi kantor PT AMI di Kendari, kantor PT AMI di lokasi tambang di Konawe Utara, kantor PT KAA di Konawe Utara, serta kantor PT AMI di Kota Kendari.
Penggeledahan juga dilakukan di kantor PT AMI dan PT AMID di Kabupaten Buton Tengah. Anang mengatakan perusahaan-perusahaan yang digeledah itu diduga terafiliasi dengan Arif, tetapi keterkaitannya masih ditelusuri. Kejagung belum mengungkap barang bukti apa saja yang disita dari lokasi-lokasi tersebut.
Penelusuran perusahaan terkait menjadi bagian dari upaya penyidik memetakan pengelolaan pertambangan dan aliran keuntungan dalam perkara. Informasi mengenai perusahaan yang terafiliasi maupun peran masing-masing pihak masih menunggu hasil pemeriksaan lebih lanjut.
Dugaan suap perizinan hingga penjualan nikel
Dalam perkara yang sama, penyidik Jampidsus Kejagung juga mendalami dugaan pemberian suap oleh sejumlah perusahaan tambang nikel ilegal kepada oknum penyelenggara negara. Suap itu diduga bertujuan mempermudah pengurusan administrasi, proses produksi, serta tata niaga penjualan nikel.
Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Saiful Bahri Siregar menyampaikan hal tersebut dalam konferensi pers di Gedung Bundar Kejagung, Jumat, 6 November 2026. Menurut dia, pemberian tersebut diduga berkaitan dengan proses pengelolaan tambang, termasuk perizinan, produksi, dan penjualan.
“Dalam proses-proses pengelolaan pertambangan, perusahaan-perusahaan ini telah melakukan pemberian sesuatu untuk mempermudah segala proses administrasi berupa suap kepada penyelenggara negara,” kata Saiful.
Saiful tidak menyebut nama penyelenggara negara yang dimaksud. Ia menjelaskan, penyidik menelusuri dugaan kaitan pemberian itu dengan kewenangan pejabat dalam penerbitan izin tambang dan pengawasan distribusi nikel. Karena penyidikan masih berjalan, identitas pihak yang diduga menerima maupun rincian aliran uang belum dipaparkan.
Perkara korporasi masih dalam penyidikan
PT BSJ dijerat dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP serta Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kejagung menyebut sangkaan mencakup dugaan korupsi dan pemberian suap, dengan pasal-pasal yang mengatur pertanggungjawaban korporasi.
Penetapan PT BSJ sebagai tersangka dan penggeledahan sejumlah kantor belum menjadi putusan bersalah. Penyidik masih mengembangkan perkara, termasuk menelusuri dugaan afiliasi perusahaan, aliran keuntungan, serta kemungkinan keterlibatan pihak lain.
Perkembangan penyidikan berikutnya akan menentukan bagaimana hubungan antara aktivitas pertambangan, perizinan, dan tata niaga nikel di Sulawesi Tenggara dibuktikan. Kejagung belum merinci kapan hasil pendalaman terhadap Arif maupun perusahaan lain akan diumumkan.
About the Author
