Massa yang tergabung dalam Gema Keadilan menggelar demonstrasi di depan Gedung DPR RI, Selasa (10/11/2026), untuk mendesak Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mundur dan diproses pemakzulan. Aksi yang bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan itu turut menyoroti polemik syarat pencalonan Gibran serta dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Berdasarkan pantauan detikcom, massa tiba sekitar pukul 11.00 WIB dengan membawa mobil komando dan sejumlah poster. Sebuah spanduk bertuliskan “Desak DPR memproses pemakzulan Gibran” terbentang di sekitar pagar Gedung DPR. Peserta aksi bergantian menyampaikan tuntutan dari atas mobil komando.
Desakan pemakzulan itu mereka kaitkan dengan putusan Mahkamah Agung yang, menurut laporan sumber, menyatakan surat keterangan penyetaraan SMA Gibran tidak sah dan batal. Dalam orasinya, seorang peserta aksi menyebut putusan tersebut membuat Gibran tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden. Pernyataan itu merupakan pandangan massa yang disampaikan dalam demonstrasi.
Gema Keadilan sampaikan lima tuntutan
Wakil Ketua Gema Keadilan, Zaki Ramadhan Rifai, juga menyinggung janji kampanye penciptaan 19 juta lapangan kerja. Ia menilai persoalan ketimpangan dan kerusakan yang dihadapi masyarakat belum terjawab, sementara generasi muda masih menghadapi tantangan untuk mencapai kemandirian ekonomi.
Menurut Zaki, tekanan ekonomi dan sulitnya penciptaan lapangan kerja menjadi bagian dari alasan kelompoknya mendorong perubahan kepemimpinan. Ia menyebut keadaan tersebut mencerminkan kepemimpinan nasional yang mereka nilai tidak kompeten. Gema Keadilan juga mengangkat polemik legitimasi dan ijazah Gibran sebagai bagian dari tuntutan mereka.
Dalam aksi itu, kelompok tersebut menyampaikan lima tuntutan. Pertama, mereka meminta Gibran mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden dan menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat. Kedua, DPR diminta menggunakan Hak Menyatakan Pendapat untuk menyikapi polemik legitimasi Gibran.
Tuntutan ketiga berkaitan dengan dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo. Massa meminta aparat penegak hukum mengusut kasus tersebut hingga mengungkap pihak-pihak yang terlibat, termasuk aktor intelektual. Mereka menyebut dugaan itu sebagai persoalan yang menyangkut kedaulatan negara dan kualitas demokrasi.
Isu hukum dan penyadapan ikut disorot
Dua tuntutan lainnya berkenaan dengan penegakan hukum dan demokrasi. Massa meminta hukum ditegakkan secara adil dan transparan, tanpa intervensi kekuasaan maupun kepentingan politik. Mereka juga menyerukan agar berbagai elemen bangsa menjaga supremasi hukum, menegakkan konstitusi, serta mengawal demokrasi yang berlandaskan keadilan dan akuntabilitas.
Poster yang dibawa peserta aksi memuat seruan “Demi kedaulatan, usut tuntas penyadapan Presiden”. Isu tersebut disuarakan bersamaan dengan tuntutan terhadap Gibran, meski keduanya menyangkut persoalan yang berbeda. Orator kembali mengulang desakan pemakzulan dalam sejumlah kesempatan selama aksi berlangsung.
Rangkaian tuntutan itu menunjukkan bahwa demonstrasi tidak hanya berpusat pada polemik dokumen pendidikan dan kelayakan jabatan wakil presiden. Peserta aksi juga menyampaikan kritik terhadap situasi ekonomi, peluang kerja bagi anak muda, serta penanganan dugaan penyadapan. Seluruh hal tersebut disampaikan sebagai pandangan dan tuntutan kelompok yang berunjuk rasa.
Arus lalu lintas tetap lancar
Di tengah demonstrasi, arus lalu lintas di Jalan Gatot Subroto dilaporkan tetap lancar. Massa belum menutup ruas jalan hingga mengganggu kendaraan yang melintas. Aksi berlangsung di depan Gedung DPR dengan mobil komando sebagai pusat penyampaian orasi dan poster serta spanduk sebagai penanda tuntutan.
Para demonstran meminta DPR dan aparat penegak hukum menindaklanjuti aspirasi yang mereka sampaikan. Namun, tuntutan dalam aksi tersebut tidak dengan sendirinya menjadi keputusan lembaga negara. Perkembangan selanjutnya bergantung pada proses dan respons pihak-pihak yang berwenang terhadap isu hukum maupun aspirasi politik yang diajukan.
About the Author
