Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyebut hubungan antara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan dugaan makar semakin terlihat. Penyidik akan menggelar perkara untuk menelaah kaitan para pihak serta rangkaian dugaan tindak pidana tersebut.
Yusril menyampaikan hal itu pada Rabu (18/11/2026), setelah Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) diterbitkan. Menurut dia, gelar perkara yang direncanakan berlangsung keesokan harinya diperlukan untuk melihat apakah penyadapan dan dugaan makar saling berkaitan.
“Sekarang ini keterkaitan antara tindak pidana penyadapan dengan tindak pidana makar semakin nyata,” ujar Yusril, seperti dikutip dari Antara.
Ia mengatakan gelar perkara kemungkinan tidak digelar di Mabes Polri. Forum itu diharapkan memberi kesempatan kepada penyidik, ahli, dan penasihat hukum untuk menyampaikan pandangan masing-masing, sekaligus membuat penanganan kasus berlangsung terbuka dan transparan.
Gelar perkara belum otomatis menetapkan tersangka
Yusril mengingatkan, penerbitan SPDP tidak serta-merta menjadikan seseorang sebagai tersangka. Penetapan status tersebut, kata dia, tetap mensyaratkan sekurang-kurangnya dua alat bukti permulaan yang cukup.
Hasil gelar perkara dapat membuka kemungkinan penambahan pasal makar terhadap tersangka yang sudah ada. Penyidik juga dapat menetapkan tersangka baru, tetapi keputusan itu harus ditopang bukti yang memadai.
Polri sebelumnya mengumumkan penetapan tiga orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal. Dalam keterangan yang dikutip detikNews, Kabareskrim Komjen Asep Safrudin menyebut para tersangka berinisial LSP, ASN, dan EH. Yusril mengatakan penyidikan awal telah memiliki dua alat bukti permulaan untuk dugaan penyadapan dan intersepsi.
Perkembangan penyidikan, menurut Yusril, kemudian mengarah pada pendalaman motif dan tujuan penyadapan. Dari sana, penyidik melihat indikasi yang dinilai dapat berkaitan dengan tindak pidana makar sebagaimana diatur dalam KUHP Nasional.
Penyidik dalami rekaman dan data yang dihapus
Dalam proses penyidikan, polisi juga menemukan dugaan upaya menghapus sebagian data dari komputer. Namun, sebagian besar rekaman percakapan dari telepon seluler pihak-pihak terkait telah disita dan masih diperiksa lebih lanjut.
Yusril menyebut pemeriksaan terhadap barang bukti itu penting untuk mengurai hubungan antara orang-orang yang terlibat dan maksud di balik dugaan penyadapan. Ia tidak menyatakan bahwa seluruh rekaman telah mengungkap tujuan tertentu; materi tersebut, menurutnya, masih dalam pendalaman penyidik.
Penjelasan itu sejalan dengan sikap Yusril bahwa penyidik perlu menelusuri seluruh rangkaian perbuatan, bukan hanya tindakan penyadapan yang diduga terjadi. Dalam kerangka KUHP Nasional, ujar dia, makar dapat mencakup pemufakatan jahat, perbuatan permulaan, hingga pelaksanaan.
Karena itu, penyidik perlu menguji tujuan yang hendak dicapai serta motif para pihak. Yusril menyebut beberapa kemungkinan yang perlu didalami, mulai dari niat membunuh Presiden, melumpuhkan pelaksanaan tugas kepala negara, hingga memisahkan sebagian wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Motif menjadi kunci dugaan makar
Dalam pernyataannya sebelumnya, Yusril mengatakan penyidik Bareskrim terus mengembangkan perkara. Pada tahap awal, dua alat bukti yang disebut telah diperoleh berkaitan dengan dugaan penyadapan dan intersepsi. Indikasi makar, menurut dia, muncul setelah penyidik memperluas pemeriksaan terhadap alasan dan arah tindakan tersebut.
Gelar perkara yang direncanakan menjadi salah satu tahap untuk menguji keterkaitan itu. Hasilnya dapat memengaruhi arah penyidikan, tetapi Yusril menegaskan bahwa penambahan pasal maupun penetapan tersangka baru tetap bergantung pada kecukupan alat bukti.
Dengan demikian, dugaan makar masih harus dibuktikan melalui proses penyidikan, bukan disimpulkan hanya dari adanya dugaan penyadapan. Perkembangan pemeriksaan rekaman, data elektronik, dan keterangan para pihak akan menjadi bagian penting untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi dan apakah dugaan tindak pidana tersebut memiliki hubungan.
