Nama Sufmi Dasco Ahmad muncul dalam pembicaraan mengenai figur yang berpeluang mendampingi Presiden Prabowo Subianto sebagai wakil presiden. Di tengah dukungan dari sejumlah pengurus daerah Partai Gerindra dan organisasi masyarakat, latar belakang pendidikan Dasco ikut menjadi perhatian: ia memulai kuliah di bidang teknik elektro sebelum menekuni ilmu hukum hingga jenjang doktor.
Dasco kini dikenal sebagai Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Harian Partai Gerindra. Perjalanan yang membawanya ke panggung politik nasional tidak hanya ditempuh melalui partai dan parlemen. Ia juga pernah berkiprah di dunia usaha, praktik hukum, serta pendidikan tinggi.
Riwayat pendidikan Sufmi Dasco Ahmad
Dasco lahir di Bandung, Jawa Barat, pada 7 Oktober 1967. Masa sekolahnya berlangsung di tiga kota. Ia menempuh pendidikan dasar di SD Negeri 66 Palembang, kemudian bersekolah di SMP Negeri 43 Jakarta dan SMA Negeri 2 Manado.
Selepas SMA, Dasco memilih teknik elektro di Universitas Pancasila sebagai bidang studi pertamanya. Ia kemudian beralih ke ilmu hukum dan melanjutkan pendidikan hingga meraih gelar doktor. Rincian nama perguruan tinggi tempat ia menempuh setiap jenjang hukum tidak disebutkan dalam informasi yang tersedia.
Perjalanan akademisnya berlanjut di lingkungan kampus. Dasco mengajar pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pakuan dan dikukuhkan sebagai Guru Besar Ilmu Hukum pada 1 Desember 2022. Dalam orasi ilmiahnya, ia membahas penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil dalam demokrasi perwakilan.
Pengalaman sebagai akademisi itu menjadi bagian dari profilnya yang cukup beragam. Latar hukum, khususnya, sejalan dengan sejumlah pekerjaan yang pernah ia jalani sebelum dan selama membangun karier politik.
Dari dunia usaha dan hukum ke politik
Sebelum dikenal sebagai politikus, Dasco lebih dahulu bekerja di sektor usaha. Ia dipercaya menjadi direktur PT Randika Dwa Perkasa pada 1989 dan menduduki jabatan tersebut hingga 2007. Pada 2005, ia juga mulai menjadi mitra senior di Vendetta Law Firm, posisi yang dijalaninya sampai 2013.
Pengalamannya di bidang hukum tidak berhenti di kantor advokat. Dasco memimpin Pusat Kajian Sengketa Pemilu pada 2011–2014. Peran tersebut mempertemukannya dengan persoalan pemilu, tema yang kemudian juga ia angkat dalam orasi ilmiah saat dikukuhkan sebagai guru besar.
Dasco terlibat di Partai Gerindra sejak partai itu berdiri pada 2008. Ia pernah menangani bidang organisasi dan keanggotaan di tingkat pusat, lalu menjadi Wakil Ketua Umum Bidang Hukum dan Advokasi. Dalam Pemilihan Presiden 2019, ia menjabat Direktur Hukum dan Advokasi tim kampanye Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno.
Ia kemudian dipercaya menjadi Ketua Harian DPP Partai Gerindra. Pada 2024, Dasco juga memimpin Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo–Gibran yang membantu persiapan transisi pemerintahan. Pengalaman di partai dan tim pemerintahan itu turut membentuk posisi Dasco sebagai salah satu figur penting di lingkaran Gerindra.
Rekam jejak di parlemen dan isu bursa cawapres
Dasco pertama kali terpilih sebagai anggota DPR dari daerah pemilihan Banten III pada Pemilu 2014. Pada periode awalnya, ia bertugas di Komisi III yang membidangi hukum, hak asasi manusia, dan keamanan. Ia juga pernah menjadi Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan, lembaga DPR yang menangani persoalan etika anggota dewan.
Setelah kembali terpilih pada Pemilu 2019, Dasco menjabat Wakil Ketua DPR periode 2019–2024. Ia kembali mengucapkan sumpah sebagai pimpinan DPR pada 1 Oktober 2024 untuk periode 2024–2029. Pengalaman di parlemen itu menjadi salah satu hal yang dikemukakan para pendukungnya, bersama kemampuan berkomunikasi lintas partai dan kedekatannya dengan Prabowo.
Dukungan terhadap Dasco belum berarti ada keputusan resmi mengenai calon wakil presiden. Dasco sendiri mengingatkan agar kewenangan presiden dihormati. “Mari kita sama-sama menghormati hak yang diberikan kepada presiden melalui undang-undang,” ujarnya saat menanggapi dukungan tersebut.
Dengan demikian, pembicaraan mengenai nama Dasco masih berada pada ranah usulan dan dukungan politik. Konstitusi menempatkan pengajuan calon pengganti wakil presiden pada presiden, sementara MPR memilih satu dari calon yang diajukan. Latar pendidikan dan rekam jejak Dasco memberi konteks untuk memahami mengapa namanya diperbincangkan, tetapi keputusan akhirnya tetap mengikuti proses konstitusional.
