Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjatuhkan sanksi atas 10 kasus pelanggaran di pasar modal, mulai dari manipulasi perdagangan saham hingga ketidakpatuhan terhadap keterbukaan informasi dan transaksi afiliasi. Dalam penanganan kasus-kasus tersebut, regulator mengenakan denda administratif total Rp3,71 miliar serta memerintahkan pengembalian keuntungan tidak sah senilai Rp23,77 miliar.
OJK menegaskan, angka pengembalian keuntungan itu merupakan nilai yang diperintahkan untuk dikembalikan, bukan dana yang telah berhasil dipulihkan. Sanksi lain mencakup larangan beraktivitas di sektor Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon (PMDK), serta penutupan rekening efek yang diduga digunakan dalam pelanggaran.
Dalam keterangan resmi pada Sabtu (21/11/2026), Plt. Kepala Departemen Surveillance dan Kebijakan Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi OJK, Wahyu Budi Satriyo, menyebut penegakan hukum sebagai bagian dari upaya memperkuat pengawasan dan perlindungan investor. Menurut dia, tindakan regulator juga ditujukan untuk menjaga integritas pasar dari praktik yang mengganggu perdagangan.
Tiga kasus manipulasi saham menghasilkan keuntungan ilegal
Tiga dari 10 perkara berkaitan dengan manipulasi perdagangan saham HOMI, SAMF, dan SMDM. Pola yang ditemukan OJK dinilai menciptakan gambaran semu atau menyesatkan mengenai aktivitas perdagangan, sehingga transaksi tidak mencerminkan permintaan dan penawaran sebenarnya.
Dalam kasus saham HOMI, praktik tersebut terjadi pada 20 Maret hingga 21 Juli 2023. OJK menyebut PT Sakti Maju Berdikari, direktur perusahaan itu Teddi Budiman, Manajer PT Pilarmas Investindo Sekuritas Hermanto, serta Indra S—adik Hermanto—terlibat dalam rangkaian transaksi. Pemeriksaan menemukan 15 rekening efek nasabah yang terindikasi berkaitan dengan praktik tersebut.
Keuntungan tidak sah dari transaksi HOMI mencapai Rp6,89 miliar dan diperintahkan untuk dikembalikan oleh keempat pihak. OJK juga melarang Teddi beraktivitas di sektor PMDK selama lima tahun, Hermanto selama 10 tahun, dan Indra selama tiga tahun. Perusahaan efek terkait diminta menutup 15 rekening yang teridentifikasi.
Manipulasi saham SAMF berlangsung pada 4-19 Mei 2021. Pihak yang disebut OJK meliputi Ir JK Kristiyono, PT Surapon Berkah Makmur, Andre Parlindungan, Rudi Riang Hepat, Muhamad Yusuf Riang Hepat, dan Mohammad Naufal Akmal Riang Hepat. Empat individu terakhir tercatat bertransaksi dari alamat yang sama, yakni PT Bintang Pagi Kapital.
JK Kristiyono dan PT Surapon Berkah Makmur diperintahkan mengembalikan Rp10,84 miliar, sementara empat individu lainnya diminta mengembalikan Rp1,72 miliar. Para pihak juga dikenai larangan beraktivitas di sektor PMDK selama lima hingga 10 tahun. OJK turut memerintahkan penutupan rekening efek atas nama Iffat Ashila Iqbal di PT Mirae Asset Sekuritas.
Kasus ketiga terjadi pada saham SMDM, dengan periode transaksi 6 September-18 Oktober 2022. Sembilan pihak dinyatakan melakukan pelanggaran secara bersama-sama. Enam di antaranya bertransaksi saat mengikuti HOTS Championship Season 9 dan Season 10 yang diselenggarakan PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia.
Kesembilan pihak diperintahkan mengembalikan keuntungan tidak sah sebesar Rp4,32 miliar. Aldo Pratama Purnomo dilarang berkegiatan di sektor PMDK selama lima tahun, sedangkan delapan pihak lainnya dikenai larangan selama tiga tahun. Jika dijumlahkan, nilai pengembalian yang diperintahkan dalam tiga perkara manipulasi tersebut sekitar Rp23,77 miliar.
Denda untuk pelanggaran keterbukaan dan transaksi
OJK juga menjatuhkan sanksi kepada TECH karena tidak menyampaikan informasi material mengenai putusan Mahkamah Agung Nomor 5937/Pid.Sus/2022 tertanggal 28 November 2022. Perkara itu melibatkan Sean William Henley, yang menjabat Komisaris Utama TECH pada 2022. Informasi tersebut juga tidak dicantumkan dalam laporan tahunan perusahaan untuk tahun yang sama.
Atas pelanggaran itu, TECH didenda Rp250 juta dan Sean William Henley Rp200 juta. Billy Andrian, Yoas, serta Nunu Nugraha masing-masing dikenai denda Rp80 juta. Kasus ini menegaskan kewajiban perusahaan terbuka untuk menyampaikan informasi material dan memastikan laporan perusahaan memuat keterangan yang relevan.
PT Karya Bersama Anugerah Tbk. dikenai denda administratif Rp800 juta karena tidak menjalankan prosedur transaksi material dalam perjanjian jual beli tanah di Kalimantan. Dua direksinya, Nicholas Sumasto dan Budi Hariyanto Hartono, didenda Rp400 juta secara tanggung renteng.
Di antara perkara lain yang diumumkan, PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk. (GOOD) dikenai denda Rp325 juta atas pelanggaran ketentuan transaksi afiliasi. Secara keseluruhan, OJK menyatakan denda administratif untuk 10 kasus mencapai Rp3,71 miliar. Rincian yang tersedia menunjukkan penindakan tidak hanya menyasar emiten, tetapi juga individu dan pihak yang berperan dalam transaksi.
Besarnya sanksi menjadi pengingat bahwa kepatuhan terhadap aturan keterbukaan dan perdagangan bukan sekadar urusan administratif. Bagi investor, informasi yang akurat dan transaksi yang wajar merupakan bagian penting dalam menilai risiko. OJK menyatakan pengawasan dan penegakan hukum akan terus diarahkan untuk menjaga kepercayaan terhadap pasar modal Indonesia.
