Bank Indonesia menaikkan BI Rate sebesar 25 basis poin menjadi 6 persen pada November 2026. Gubernur BI Destry Damayanti menyebut keputusan itu sebagai langkah antisipatif untuk menjaga stabilitas rupiah dan mengendalikan ekspektasi inflasi di tengah ancaman tekanan global.
Destry menjelaskan, salah satu pertimbangan utama BI adalah kemungkinan bank sentral Amerika Serikat, Federal Reserve atau The Fed, kembali menaikkan suku bunga pada Desember. Kebijakan tersebut berpotensi menambah tekanan terhadap pasar keuangan negara berkembang, termasuk Indonesia.
“Kita naik (suku bunga) tuh pre-emptive. Kita mengantisipasi, nanti The Fed juga naikin, Desember,” kata Destry kepada awak media seusai Financial Forum 2026 di Bursa Efek Indonesia, Kamis, 19 November 2026.
BI Rate 6 persen untuk jaga rupiah dan ekspektasi inflasi
Menurut Destry, kenaikan bunga acuan tidak hanya ditujukan untuk merespons perkembangan luar negeri. BI juga ingin menjaga ekspektasi pasar terhadap kebijakan stabilisasi dan memastikan aset keuangan domestik tetap menarik dibandingkan aset negara lain.
“Kita mau anchor inflasi supaya enggak ke mana-mana, dan juga kita merespons kondisi di luar yang memang higher for longer,” ujar Destry. Istilah higher for longer merujuk pada kemungkinan suku bunga global bertahan tinggi lebih lama.
BI menilai tekanan eksternal dapat memengaruhi arus modal dan nilai tukar. Karena itu, menjaga daya tarik aset domestik menjadi salah satu bagian dari upaya mempertahankan stabilitas rupiah. Destry mengatakan keputusan tersebut diambil sebagai langkah antisipatif, bukan semata-mata respons atas satu perkembangan tertentu.
Dalam Rapat Dewan Gubernur pada 17–18 November 2026, BI menaikkan BI Rate dari 5,75 persen menjadi 6 persen. Suku bunga Deposit Facility juga naik 25 basis poin menjadi 5,25 persen, sedangkan Lending Facility meningkat 25 basis poin menjadi 6,75 persen.
Bauran kebijakan BI tak hanya mengandalkan suku bunga
BI menyatakan kenaikan suku bunga berjalan bersama kebijakan lain. Bank sentral tetap mempertahankan kebijakan makroprudensial yang longgar untuk mendorong pertumbuhan kredit dan menjaga stabilitas sistem keuangan.
Di sektor sistem pembayaran, BI melanjutkan pengembangan digitalisasi, memperkuat manajemen risiko, serta meningkatkan struktur dan ketahanan infrastruktur. Dengan bauran kebijakan ini, BI berupaya menjaga stabilitas tanpa melepas dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi.
BI juga menyediakan insentif lindung nilai bagi investor. Salah satunya berupa diskon premi transaksi Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF) sebesar 45 persen. Dengan potongan tersebut, investor membayar 55 persen dari biaya hedging. BI juga menyiapkan tambahan insentif bagi investor yang bertransaksi melalui bank mitra.
Instrumen lain yang disiapkan adalah fasilitas cross currency repo. Melalui fasilitas ini, perbankan dapat menggunakan surat berharga berdenominasi dolar AS yang diterbitkan BI, termasuk SRBI valuta asing dan Sukuk Valas Bank Indonesia, sebagai underlying untuk memperoleh likuiditas rupiah lewat transaksi repo.
Fasilitas cross currency repo itu ditargetkan dapat berjalan paling lambat Maret 2027. BI berharap instrumen tersebut membuat surat berharga berdenominasi dolar AS lebih likuid dan menarik bagi investor.
Keputusan suku bunga berikutnya bergantung pada kondisi
Destry belum memastikan apakah BI akan kembali menaikkan suku bunga pada periode mendatang. Menurut dia, keputusan selanjutnya akan bergantung pada perkembangan ekonomi dan pasar. BI juga akan mempertimbangkan proyeksi inflasi serta pertumbuhan ekonomi dalam dua tahun ke depan.
Kenaikan bunga masih mungkin ditempuh apabila pergerakan nilai tukar berisiko mengganggu pencapaian sasaran inflasi. Ketidakpastian global yang dicermati BI mencakup ketegangan geopolitik, perkembangan ekonomi Amerika Serikat, dan tekanan di pasar keuangan.
Rupiah saat itu berada di kisaran Rp18.200 per dolar AS. Destry mengatakan banyak faktor memengaruhi pelemahan nilai tukar tersebut dan menegaskan BI telah mengerahkan berbagai instrumen untuk menstabilkannya. “At least Bank Indonesia sudah berupaya optimal dengan seluruh paket kebijakan yang kita punya,” katanya.
Arah kebijakan BI selanjutnya akan ditentukan oleh perubahan kondisi eksternal dan dampaknya terhadap rupiah serta inflasi. Bank sentral menyatakan akan terus memantau perkembangan tersebut, sembari menggunakan kombinasi instrumen moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran.
