Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto menerbitkan Peraturan Kepolisian Nomor 4 Tahun 2026 yang mengubah aturan sidang etik Polri. Salah satu perubahan pentingnya, anggota Komisi Kode Etik Polri (KKEP) kini dapat berpangkat maksimal dua tingkat lebih rendah daripada personel yang diperiksa.
Ketentuan itu membuka kemungkinan personel berpangkat bintang dua duduk dalam majelis yang memeriksa dugaan pelanggaran etik oleh jenderal bintang empat. Namun, pemeriksaan KKEP merupakan proses penegakan kode etik profesi, bukan persidangan untuk mengadili perkara pidana.
Perpol 4/2026 mengubah Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Regulasi baru tersebut terdiri atas 10 halaman dan memuat sembilan poin perubahan.
Komposisi majelis KKEP diubah
Perubahan yang paling menonjol terdapat pada Pasal 43, yang mengatur susunan keanggotaan KKEP di tingkat Markas Besar Polri. Dalam aturan sebelumnya, ketentuan komposisi majelis untuk memeriksa dugaan pelanggaran oleh Perwira Pertama, Bintara, dan Tamtama mencantumkan jabatan serta kepangkatan tertentu.
Ketua majelis sebelumnya ditetapkan sebagai Kepala Biro Pertanggungjawaban Profesi Divisi Profesi dan Pengamanan Polri atau Komisaris Besar Polri. Wakil ketua berasal dari Perwira Menengah Staf Sumber Daya Manusia Polri atau Perwira Menengah Polri, sedangkan anggotanya merupakan Perwira Menengah Polri.
Perpol 4/2026 mengubah rumusan tersebut. Susunan pemeriksa kini terdiri atas ketua, wakil ketua, dan anggota. Ketua serta wakil ketua merangkap sebagai anggota KKEP, sementara kepangkatan anggota majelis ditentukan berdasarkan pangkat terduga pelanggar.
Aturan baru menetapkan anggota KKEP dapat berpangkat setingkat lebih tinggi, sama, atau paling banyak dua tingkat lebih rendah daripada terduga pelanggar. Dengan rumusan ini, syarat kepangkatan dalam majelis tidak lagi dibatasi hanya pada personel yang lebih tinggi atau setara.
Ketentuan juga berlaku pada sidang banding
Penyesuaian serupa diterapkan pada susunan majelis KKEP tingkat banding melalui perubahan Pasal 74. Sebelumnya, majelis banding harus diisi personel yang pangkatnya lebih tinggi atau sama dengan terduga pelanggar.
Dalam Perpol terbaru, anggota majelis banding dapat berpangkat lebih tinggi, sama, atau maksimal dua tingkat di bawah pangkat personel yang diperiksa. Dengan demikian, perubahan mengenai rentang kepangkatan tidak hanya menyentuh pemeriksaan awal, tetapi juga susunan pemeriksa pada tahap banding.
Perubahan itu memberi ruang bagi personel dengan pangkat yang lebih beragam untuk terlibat dalam majelis etik. Ukuran yang disebut dalam aturan adalah hubungan pangkat anggota majelis dengan pangkat terduga pelanggar, termasuk batas paling rendah dua tingkat di bawahnya.
Meski demikian, perubahan komposisi tidak mengubah sifat pemeriksaan yang disebut dalam regulasi ini: KKEP menangani dugaan pelanggaran kode etik profesi. Perpol 4/2026 mengatur siapa yang dapat menjadi pemeriksa dalam proses tersebut, bukan menyatakan bahwa majelis etik mengambil alih proses peradilan pidana.
Sidang dapat digelar daring, batas panggilan berubah
Perpol 4/2026 juga mengubah cara pelaksanaan sidang KKEP. Jika sebelumnya sidang wajib digelar secara luring, aturan baru memungkinkan peserta mengikuti sidang secara daring.
Perubahan lain menyangkut waktu penyampaian surat panggilan pemeriksaan. Batas yang sebelumnya dihitung tiga hari kerja kini menjadi tiga hari kalender. Artinya, Sabtu dan Minggu ikut masuk dalam penghitungan tenggat tersebut.
Ketentuan mengenai panggilan dan kehadiran secara daring menjadi bagian dari perubahan prosedural dalam regulasi baru. Sementara itu, sumber yang tersedia menyebut ada sembilan poin perubahan secara keseluruhan, tetapi tidak merinci seluruh poin tersebut.
Perpol 4/2026 dengan demikian mengubah beberapa unsur penting dalam tata kerja sidang etik Polri: komposisi kepangkatan majelis, mekanisme keikutsertaan dalam sidang, dan penghitungan waktu pemanggilan. Penerapan aturan ini akan menentukan bagaimana ketentuan baru tersebut dijalankan dalam pemeriksaan etik berikutnya.
