Presiden Prabowo Subianto menyetujui tawaran bantuan dari negara-negara tetangga untuk menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Namun, bentuk bantuan dan cara pelaksanaannya masih dibahas pada tingkat teknis yang melibatkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Menteri Luar Negeri Arrmanatha Nasir, yang akrab disapa Tata, menyampaikan hal itu di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (15/10/2026). Ia mengatakan tawaran bantuan tersebut telah dibicarakan dan kini memasuki proses tindak lanjut.
“Bapak Presiden juga seperti kita ketahui sudah menyampaikan persetujuannya,” kata Arrmanatha.
Persetujuan Presiden belum berarti rincian bantuan sudah ditetapkan. Tata belum menyebut negara mana yang menawarkan dukungan ataupun jenis bantuan yang akan diberikan. Menurut dia, pembahasan lebih lanjut masih berjalan di level teknis.
BNPB membahas teknis bantuan karhutla
Tata menyebut BNPB menjadi pihak yang menangani pembahasan teknis. Karena itu, ia mengarahkan pertanyaan mengenai rincian pelaksanaan bantuan kepada lembaga tersebut. Belum ada keterangan dalam pernyataannya mengenai jadwal maupun bentuk dukungan yang akan diterima Indonesia.
“Ini sudah dalam proses pembahasan di level teknis, ya. Jadi ini kan level teknisnya adalah BNPB,” ujar Tata. Pernyataan itu menegaskan bahwa persetujuan politik dari Presiden telah diberikan, sementara tahap penentuan operasional masih berlangsung.
Di tengah proses tersebut, pemerintah tetap mengerahkan sumber daya dalam negeri untuk menangani kebakaran. Tata mengatakan penanganan karhutla menjadi perhatian Prabowo dan upaya dilakukan melalui pengerahan personel serta sejumlah peralatan di wilayah terdampak.
Menurut Tata, sekitar 60 ribu personel telah diturunkan di enam provinsi. Pemerintah juga mengerahkan aset berupa helikopter dan pesawat. Peralatan tersebut digunakan untuk mendukung pemadaman melalui water bombing dan rekayasa cuaca.
Pengerahan personel dan peralatan terus berlangsung
Besarnya jumlah personel dan aset yang disebutkan pemerintah menggambarkan skala pengerahan dalam penanganan karhutla. Meski demikian, Tata tidak merinci pembagian personel di tiap provinsi maupun jumlah helikopter dan pesawat yang digunakan.
Ia juga tidak menyampaikan wilayah yang menjadi sasaran utama bantuan dari negara tetangga. Rincian seperti itu, menurut penjelasannya, masih berada dalam pembahasan BNPB. Dengan demikian, informasi mengenai dukungan luar negeri belum dapat dipastikan sebelum proses teknis tersebut selesai.
Di sisi lain, pemerintah menyampaikan perkembangan penanganan kabut asap lintas batas melalui mekanisme ASEAN Coordinating Centre for Transboundary Haze Pollution Control (ACC THPC). Tata mengatakan Indonesia telah menyampaikan laporan secara berkala melalui mekanisme tersebut sejak Agustus.
Ia menjelaskan bahwa pusat koordinasi sementara ACC THPC berada di Sekretariat ASEAN. Mekanisme itu menetapkan level 3, dan Indonesia, menurut Tata, telah memenuhi kewajiban untuk menyampaikan laporan secara reguler mengenai penanganan karhutla.
Indonesia laporkan penurunan titik panas
Tata menyebut laporan terakhir yang diterimanya menunjukkan perkembangan positif. Salah satu indikator yang disampaikan adalah jumlah titik panas atau hotspot yang berkurang dari hari ke hari. Ia tidak memaparkan angka terbaru dalam keterangannya dan menyarankan rincian perkembangan ditanyakan kepada BNPB.
“Dari laporan yang terakhir saya dapatkan, ya, bahwa ada kemajuan. Setiap hari ada kemajuan, jumlah hotspot itu berkurang,” katanya. Pernyataan tersebut menjadi gambaran umum pemerintah mengenai perkembangan penanganan, sementara data terperinci belum disampaikan dalam kesempatan itu.
Persetujuan bantuan asing kini berada pada tahap yang menentukan bentuk dan mekanisme dukungannya. Informasi lanjutan dari BNPB akan menjelaskan bagaimana tawaran negara tetangga dapat melengkapi pengerahan personel dan peralatan yang sudah dilakukan pemerintah, sekaligus memperjelas perkembangan penanganan karhutla di lapangan.
About the Author
