Subhan Palal, penggugat terkait Suket, melaporkan seorang ahli yang memberi keterangan dalam sidang Mahkamah Konstitusi (MK) ke polisi. Pelaporan itu muncul di tengah polemik keterangan ahli dalam perkara yang berkaitan dengan Gibran Rakabuming Raka.
Informasi yang beredar menyebut ahli tersebut berasal dari kalangan relawan Gibran. Namun, bahan pemberitaan yang tersedia belum merinci materi laporan Subhan, dasar hukum yang digunakan, maupun dugaan pelanggaran yang ia persoalkan. Belum ada pula keterangan mengenai tindak lanjut kepolisian atas laporan tersebut.
Laporan Subhan terkait keterangan ahli di MK
Pelaporan terhadap ahli itu menjadi perkembangan baru dari perdebatan yang sebelumnya berlangsung di ruang sidang MK. Keterangan ahli dalam persidangan dapat menjadi bagian dari bahan yang dipertimbangkan hakim, sementara laporan ke polisi menempuh jalur yang berbeda dan perlu dilihat berdasarkan proses penanganannya sendiri.
Dalam rangkuman pemberitaan, nama Ina Liem turut disebut. Ia menegaskan tidak akan mencabut keterangannya di MK terkait polemik ijazah Gibran. Rangkuman yang sama menyebut dirinya dilaporkan ke Polda Metro Jaya, tetapi tidak menjelaskan secara lengkap isi laporan maupun hubungan rinci antara pelaporan itu dan laporan Subhan.
Karena itu, belum cukup informasi untuk menyimpulkan bahwa laporan Subhan secara khusus mempersoalkan bagian tertentu dari kesaksian Ina Liem. Yang dapat dipastikan dari informasi yang tersedia adalah adanya pelaporan terhadap ahli yang dikaitkan dengan relawan Gibran, serta sikap Ina yang menyatakan tetap mempertahankan keterangannya di persidangan.
Subhan menyebut gugatan awalnya bukan terhadap Gibran
Dalam pemberitaan lain, Subhan Palal menyatakan, “Yang saya gugat pertama itu Anies Baswedan, bukan Gibran.” Pernyataan tersebut memberi konteks mengenai awal langkah hukum yang ia tempuh, sekaligus menunjukkan bahwa perkara yang kini dikaitkan dengan Gibran memiliki latar yang lebih luas daripada sekadar pelaporan terhadap ahli.
Meski begitu, informasi yang tersedia tidak menjabarkan kronologi gugatan tersebut, hubungan antarkasus, ataupun perubahan pihak yang menjadi sasaran gugatan. Keterangan Subhan itu sebaiknya dipahami sebagai penjelasan mengenai pihak yang ia sebut dalam gugatan awal, bukan sebagai uraian lengkap tentang seluruh proses hukum yang berlangsung.
Polemik ini memperlihatkan bagaimana perdebatan mengenai keterangan di persidangan dapat berlanjut ke luar ruang sidang. Namun, pelaporan ke polisi tidak dengan sendirinya membuktikan adanya pelanggaran. Penilaian atas laporan tetap bergantung pada isi pengaduan, bukti yang disampaikan, serta proses pemeriksaan oleh pihak berwenang.
Rincian laporan dan tindak lanjut masih ditunggu
Sejauh informasi yang tersedia, belum ada uraian tentang kapan laporan dibuat, pasal yang dilaporkan, atau tanggapan resmi kepolisian. Rincian tersebut penting agar publik dapat memahami secara utuh perkara yang dipersoalkan dan membedakan antara pernyataan para pihak dengan fakta yang telah diuji dalam proses hukum.
Begitu pula dengan keterangan Ina Liem di MK. Sikapnya untuk tidak mencabut kesaksian merupakan pernyataan pribadi yang dilaporkan media; sementara substansi kesaksian dan penilaian terhadapnya berada dalam konteks persidangan. Kedua proses itu—persidangan di MK dan laporan kepolisian—tidak sepatutnya dicampuradukkan sebelum ada informasi lebih lengkap.
Perkembangan berikutnya akan bergantung pada penjelasan Subhan mengenai pokok laporannya dan respons aparat dalam menindaklanjutinya. Publik juga perlu menunggu keterangan langsung dari pihak-pihak terkait agar polemik ini tidak hanya berkembang melalui potongan informasi, melainkan dapat dinilai berdasarkan fakta dan proses yang jelas.
