Asosiasi Dosen Akademisi dan Keahlian Seluruh Indonesia (ADAKSI) mendesak pemerintah segera mengumumkan jadwal, mekanisme, dan persyaratan alih status dosen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) menjadi pegawai negeri sipil (PNS). Organisasi itu juga meminta pemerintah menghentikan pembukaan formasi baru dosen PPPK dan meninjau rekrutmen CPNS dosen jalur umum.
Ketua Umum DPP ADAKSI Anggun Gunawan mengatakan, kepastian tersebut dibutuhkan agar dosen PPPK dapat menyiapkan diri mengikuti pengadaan khusus PNS dosen. Pemerintah sebelumnya menyampaikan rencana pendaftaran dimulai pada November 2026, bersamaan dengan seleksi CPNS dosen jalur umum.
“Perlu segera mendapat tanggal pasti dan pedoman resmi agar dapat mempersiapkan diri,” kata Anggun, Senin (9/11/2026).
ADAKSI minta jadwal dan aturan alih status PPPK dibuka
ADAKSI meminta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB), serta Badan Kepegawaian Negara (BKN) menyampaikan informasi secara terbuka. Permintaan itu mencakup tanggal pelaksanaan, mekanisme seleksi, hingga persyaratan pengadaan khusus PNS dosen bagi dosen PPPK.
Organisasi tersebut mengaitkan proses itu dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2026. Bagi ADAKSI, penyebutan rencana pendaftaran pada November 2026 belum cukup menjadi pegangan jika tanggal pasti dan pedoman resminya belum disampaikan. Informasi yang jelas dinilai penting agar calon peserta mengetahui tahapan yang harus dipersiapkan.
Permintaan ADAKSI juga memperlihatkan bahwa persoalan yang mereka soroti bukan hanya waktu pendaftaran. Mekanisme dan kriteria menjadi bagian penting dari kepastian yang diminta, sebab keduanya akan menentukan bagaimana dosen PPPK dapat mengikuti pengadaan khusus tersebut. Karena itu, organisasi itu meminta kementerian dan BKN segera menjelaskan aturan pelaksanaannya.
Organisasi dosen soroti formasi PPPK baru
ADAKSI menyatakan sependapat dengan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto bahwa skema PPPK kurang sesuai untuk profesi dosen karena dinilai membatasi pengembangan karier. Atas dasar itu, ADAKSI meminta pemerintah menghentikan pembukaan formasi baru dosen PPPK.
Menurut Anggun, pekerjaan dosen mencakup pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Ketiga unsur tersebut, kata dia, membutuhkan kesinambungan kerja dan kepastian karier dalam jangka panjang. ADAKSI berpandangan kebutuhan dosen aparatur sipil negara sebaiknya dipenuhi melalui formasi PNS.
“Karena itu, ADAKSI meminta pemerintah menghentikan pembukaan formasi baru dosen PPPK dan memenuhi kebutuhan dosen ASN melalui formasi PNS,” ujar Anggun.
Permintaan menghentikan formasi baru itu disampaikan bersamaan dengan desakan agar rencana pengadaan khusus PNS dosen segera diperjelas. Dengan demikian, tuntutan ADAKSI mencakup dua hal yang berkaitan: mengakhiri penambahan formasi dosen PPPK dan menyediakan kepastian jalur PNS bagi dosen yang telah berstatus PPPK.
Rekrutmen CPNS umum diminta ditinjau
ADAKSI turut meminta pemerintah menghentikan rekrutmen CPNS dosen melalui jalur umum. Dalam rencana yang disampaikan pemerintah, pendaftaran pengadaan khusus bagi dosen PPPK disebut akan berlangsung pada November 2026, bersamaan dengan seleksi CPNS dosen jalur umum. Situasi itu mendorong organisasi tersebut meminta kepastian mengenai pelaksanaan kedua jalur tersebut.
Namun, bahan pernyataan yang disampaikan ADAKSI menekankan perlunya jadwal dan pedoman resmi, bukan sekadar rencana waktu. Tanpa informasi tersebut, para dosen yang menantikan pengadaan khusus belum memiliki tanggal pasti sebagai acuan persiapan. ADAKSI pun meminta pemerintah menyampaikan ketentuan secara terbuka.
Desakan ini menempatkan pemerintah pada kebutuhan untuk menjelaskan arah pemenuhan dosen ASN sekaligus aturan transisi yang direncanakan bagi dosen PPPK. Kejelasan jadwal, mekanisme, serta persyaratan akan menjadi hal yang perlu ditunggu para dosen setelah rencana pendaftaran November 2026 disampaikan. Pemerintah diharapkan segera memberi penjelasan resmi agar para calon peserta dapat memahami jalur dan ketentuan yang berlaku.
About the Author
