Presiden Prabowo Subianto memerintahkan percepatan normalisasi 137 sungai di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat untuk menekan risiko banjir susulan menjelang musim hujan. Arahan itu disampaikan dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (9/11/2026), setelah banjir kembali terjadi di sejumlah kawasan yang masih dalam pemulihan.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, sedimentasi yang masih menumpuk membuat sungai mudah meluap saat hujan turun. Sejak April hingga Oktober 2026, sedikitnya 41 kejadian banjir susulan tercatat di tiga provinsi tersebut. Sejumlah infrastruktur yang sebelumnya diperbaiki, seperti jalan dan jembatan, kembali terdampak.
“Hujan sedikit, banjir. Karena sedimen-sedimen masih ada di situ. Oleh karena itulah Bapak Presiden memberikan perintah untuk segera menormalisasi sungai. Itu perintah beliau yang paling utama,” kata Tito usai rapat.
Ratusan sungai dan muara masuk penanganan
Dari 137 sungai yang terdampak, 31 berada di Aceh, 48 di Sumatera Utara, dan 58 di Sumatera Barat. Pemerintah menyebut pekerjaan normalisasi telah selesai di 55 sungai, sementara 43 lainnya masih dikerjakan. Sebanyak 39 sungai belum tertangani.
Rinciannya, di Aceh normalisasi 15 sungai telah rampung, enam sedang dikerjakan, dan 10 belum ditangani. Di Sumatera Utara, 28 sungai selesai dinormalisasi, enam dalam proses, dan 14 belum tersentuh. Adapun di Sumatera Barat, 12 sungai telah selesai, 31 masih dalam pengerjaan, dan 15 belum ditangani.
Penanganan tidak hanya menyasar badan sungai. Pemerintah juga memasukkan 38 muara di tiga provinsi dalam rencana normalisasi. Tujuh muara telah selesai dikerjakan, 11 sedang ditangani, sedangkan 20 lainnya belum mulai dikerjakan. Data lengkap mengenai muara-muara tersebut tengah disusun sebagai dasar pekerjaan.
Kementerian PU, TNI, dan Polri dikerahkan
Kementerian Pekerjaan Umum akan menjadi ujung tombak pekerjaan, dengan dukungan pemerintah daerah, TNI, Polri, dan pihak terkait lainnya. Prabowo juga menugaskan unsur TNI dan Polri, terutama personel Zeni, untuk membantu membersihkan sedimentasi sungai serta membangun tanggul.
Normalisasi dinilai mendesak karena endapan di alur sungai dapat mengurangi kapasitas tampung air. Jika hujan turun, air berisiko meluap melewati tanggul dan kembali menggenangi kawasan yang sebelumnya terdampak bencana.
“Presiden tadi sudah menekankan khusus untuk normalisasi sungai ini prioritas, karena ini kalau sedimennya tinggi, ada hujan, kemudian dia akan keluar dari tanggul, banjir lagi,” ujar Tito.
Pemerintah menargetkan pekerjaan normalisasi di tiga provinsi itu berlangsung dalam kurun tiga tahun. Pemerintah daerah didorong menggunakan anggaran yang telah diberikan untuk mempercepat pekerjaan, termasuk memperkuat tanggul di wilayah masing-masing. Prabowo, menurut Tito, memastikan dukungan anggaran tersedia agar kementerian dan lembaga dapat menyiapkan pekerjaan dan melakukan lelang lebih awal.
Modifikasi cuaca dan opsi tanggap darurat
Di tengah pemulihan, pemerintah juga menyiapkan operasi modifikasi cuaca untuk mengurangi potensi hujan ekstrem di kawasan terdampak. Upaya ini berjalan beriringan dengan normalisasi sungai dan muara, terutama di daerah yang masih rentan terhadap banjir susulan.
Tito mempersilakan pemerintah daerah kembali menetapkan status tanggap darurat apabila bencana susulan berdampak luas. Status tersebut dapat membantu mempercepat penggunaan anggaran dan pelaksanaan penanganan darurat, sehingga kebutuhan warga terdampak bisa segera dipenuhi.
Percepatan normalisasi menjadi salah satu pekerjaan penting untuk menjaga hasil pemulihan tidak kembali rusak saat hujan datang. Pemerintah pusat dan daerah kini perlu memastikan pekerjaan di sungai yang belum tertangani segera berjalan, sekaligus memantau perkembangan di kawasan yang telah dinormalisasi.
About the Author
