Perdana Menteri petahana Israel Benjamin Netanyahu menegaskan dirinya paling berhak memimpin pemerintahan berikutnya karena Partai Likud meraih suara terbanyak dalam pemilu 27 Oktober. Pernyataan itu disampaikan sehari setelah Presiden Isaac Herzog menugaskan pemimpin oposisi Gadi Eisenkot untuk membentuk pemerintahan baru.
Netanyahu menyebut pembentukan pemerintahan persatuan sebagai kebutuhan mendesak. Ia juga menyerukan koalisi yang mencakup seluruh partai Zionis dan ultra-Ortodoks, dengan partai terbesar sebagai pemimpin koalisi.
“Likud, di bawah kepemimpinan saya, meraih suara terbanyak. Seperempat juta suara lebih banyak dibandingkan partai di oposisi,” kata Netanyahu dalam keterangan video, seperti dikutip Anadolu Agency.
Netanyahu ajak partai bentuk pemerintahan persatuan
Netanyahu menyatakan siap memulai pembicaraan dengan partai mana pun yang bersedia membahas pembentukan pemerintahan persatuan. Ia mengatakan tidak ingin ada pihak yang menutup pintu bagi pihak lain dan menyerukan agar aksi boikot diakhiri.
“Saya tidak menutup pintu bagi siapa pun, dan seharusnya tidak ada pihak yang menutup pintu bagi pihak lain. Cukup sudah aksi boikot,” ujarnya.
Seruan itu muncul di tengah persaingan untuk menggalang dukungan mayoritas di Knesset, parlemen Israel. Likud memperoleh 27 dari 120 kursi, unggul atas Partai Yashar pimpinan Eisenkot yang mendapatkan 21 kursi.
Namun, posisi Likud sebagai partai dengan kursi terbanyak belum otomatis memastikan Netanyahu dapat membentuk pemerintahan. Blok pendukungnya mengamankan total 53 kursi, masih kurang dari 61 kursi yang dibutuhkan untuk mencapai mayoritas.
Dukungan parlemen mengarah kepada Eisenkot
Di luar blok pendukung Netanyahu, partai-partai oposisi meraih 48 kursi, sedangkan partai-partai Arab memperoleh 19 kursi. Komposisi tersebut membuat proses pembentukan koalisi bergantung pada kesediaan berbagai kelompok untuk bekerja sama.
Dalam konsultasi yang dilakukan Presiden Herzog, 67 anggota parlemen merekomendasikan Eisenkot untuk membentuk pemerintahan baru. Sebanyak 46 anggota mendukung Netanyahu, sementara tujuh lainnya tidak merekomendasikan kandidat mana pun.
Herzog mengakui Likud merupakan partai terbesar. Namun, ia menegaskan bahwa presiden-presiden sebelumnya pernah menugaskan pemimpin partai lain untuk membentuk pemerintahan. Keputusan menunjuk Eisenkot, menurut pertimbangan yang disampaikan Herzog, juga merujuk pada jumlah anggota parlemen yang merekomendasikan pemimpin oposisi tersebut.
Dengan demikian, penugasan itu tidak semata-mata ditentukan oleh partai yang meraih kursi terbanyak. Dukungan anggota parlemen terhadap calon pembentuk pemerintahan menjadi faktor penting dalam menentukan siapa yang memperoleh kesempatan menyusun koalisi.
Hambatan koalisi dan tenggat pembentukan pemerintahan
Meski mendapat rekomendasi lebih banyak dari anggota parlemen, Eisenkot menghadapi tantangan dalam merakit koalisi. Upayanya berhadapan dengan resistensi calon mitra, terutama terkait kemungkinan bekerja sama dengan partai-partai Arab.
Perbedaan pandangan mengenai pengecualian wajib militer yang dituntut faksi-faksi ultra-Ortodoks juga menjadi persoalan. Isu itu berpotensi menyulitkan negosiasi, terlebih Eisenkot harus menghimpun dukungan yang cukup untuk memastikan pemerintahan baru memperoleh mayoritas di Knesset.
Eisenkot memiliki waktu 28 hari untuk membentuk pemerintahan. Presiden dapat memberikan perpanjangan selama 14 hari apabila diperlukan. Tenggat tersebut menjadi kesempatan bagi Eisenkot untuk merundingkan komposisi koalisi sekaligus menyelesaikan perbedaan di antara calon pendukungnya.
Jika Eisenkot gagal, Herzog dapat menugaskan kandidat lain—dalam hal ini Netanyahu—untuk mencoba membentuk koalisi. Apabila upaya berikutnya juga tidak berhasil, Israel akan kembali menggelar pemilu.
Situasi itu membuat klaim Netanyahu dan penugasan kepada Eisenkot menjadi dua bagian dari satu proses politik yang belum tuntas. Likud memiliki keunggulan sebagai partai terbesar, tetapi angka dukungan di parlemen belum mencukupi. Pada saat yang sama, Eisenkot harus membuktikan bahwa rekomendasi mayoritas anggota parlemen dapat diterjemahkan menjadi koalisi yang mampu memerintah.
Perkembangan negosiasi dalam beberapa pekan mendatang akan menentukan apakah Israel memperoleh pemerintahan baru melalui kesepakatan lintas partai atau kembali menghadapi pemilu. Untuk saat ini, masing-masing kubu masih harus mengubah dukungan politik menjadi mayoritas yang nyata di Knesset.
About the Author
