Perubahan aturan operasional program Makan Bergizi Gratis (MBG) membuat mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Ponorogo, Jawa Timur, kesulitan membayar relawan. Sebagian pekerja disebut hanya menerima Rp 50 ribu hingga Rp 70 ribu per hari karena uang operasional harus dibagi di antara relawan yang tetap bekerja.
Keluhan itu disampaikan dalam pertemuan 35 mitra SPPG yang tergabung dalam Himpunan Mitra Dapur Generasi Emas (HMD GEMAS) Kabupaten Ponorogo. Mereka menilai pengaturan jumlah relawan berdasarkan kapasitas penerima manfaat atau jumlah ompreng belum sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja di dapur.
Ketua HMD GEMAS Ponorogo, Sugeng Hariyono, mengatakan aturan terbaru tersebut menjadi salah satu kebijakan yang paling menyulitkan mitra. Ia menyampaikan keluhan itu dalam pertemuan pada Selasa (10/11/2026).
“Yang terakhir adalah aturan relawan yang dihimbau untuk dikurangi sesuai kapasitas penerima manfaat atau ompreng yang keluar. Itu yang bikin kami pusing,” kata Sugeng.
Perubahan biaya operasional MBG membebani mitra
Sugeng menjelaskan, aturan operasional program berubah beberapa kali dalam waktu relatif singkat. Salah satu perubahan menyangkut biaya sewa dapur. Semula, mitra menerima biaya tetap Rp 6 juta per hari, tetapi belakangan perhitungannya disesuaikan dengan jumlah penerima manfaat, yakni dikalikan Rp 2.000.
Mitra, kata Sugeng, menerima perubahan itu meski harus menyesuaikan operasional dapur. Setelah itu, skema biaya operasional juga berubah. Perhitungan yang sebelumnya menggunakan biaya tambahan atau add cost diganti menjadi biaya tetap atau fixed cost berdasarkan jumlah ompreng yang diproduksi, dengan acuan Rp 3.000 per ompreng.
Perubahan skema tersebut berpengaruh pada kemampuan mitra membayar tenaga kerja. Sugeng mengingatkan, pada awal pelaksanaan program, setiap dapur diarahkan menyediakan 47 relawan. Sementara itu, dana yang diterima kini dihitung berdasarkan jumlah ompreng, sehingga pembiayaan untuk seluruh pekerja menjadi sulit.
“Awal-awal petunjuk teknis, setiap dapur disuruh menyediakan 47 relawan. Sekarang ketika hitung-hitungan operasional berdasarkan jumlah ompreng, uang yang diterima untuk membayar relawan ini sangat kesulitan sekali,” ungkapnya.
Menurut Sugeng, mitra menghadapi pilihan yang sama-sama berat. Mengurangi pekerja dapat menekan pengeluaran, tetapi mereka merasa tidak tega memberhentikan relawan yang sudah bekerja sejak awal. Akhirnya, sejumlah relawan memilih tetap bekerja dan membagi uang operasional yang tersedia.
Dampaknya, ada relawan yang menerima Rp 60 ribu, bahkan Rp 50 ribu sehari. Sugeng menilai kondisi itu memprihatinkan karena perubahan kebijakan berdampak langsung pada penghasilan pekerja, bukan hanya pada kerugian yang mungkin ditanggung mitra.
Pengurangan relawan dinilai sulit diterapkan di dapur
Mitra SPPG Ponorogo lainnya, Momon, juga keberatan dengan aturan yang mengaitkan jumlah relawan dengan banyaknya penerima manfaat. Ia mengatakan penyesuaian tenaga kerja yang diatur dalam edaran sulit dilakukan dalam praktik, terutama ketika dapur tetap harus menjalankan seluruh proses pelayanan.
Momon mencontohkan dapurnya yang melayani sekitar 1.600 penerima manfaat. Menurut dia, jumlah tersebut masih membutuhkan tenaga kerja yang cukup agar pengolahan hingga distribusi makanan berjalan sesuai standar. Ia mengatakan pemecatan pekerja bukan pilihan yang mudah, terlebih untuk dapur dengan penerima manfaat di bawah 2.000 orang.
“Dengan petunjuk teknis yang mengharuskan penyesuaian jumlah relawan, praktik di lapangan sangat sulit dilakukan,” kata Momon.
Salah satu pekerjaan yang ia soroti adalah pencucian ompreng. Prosesnya mencakup mencuci dengan sabun, membilas menggunakan air bersih, memakai air panas, lalu mengeringkan wadah dengan oven. Rangkaian pekerjaan itu, menurut keluhan mitra, menjadi bagian dari kebutuhan operasional yang harus diperhitungkan ketika jumlah relawan disesuaikan.
Sugeng berharap Badan Gizi Nasional (BGN) mengkaji kembali kebijakan tersebut. Ia meminta agar perubahan aturan tidak membuat relawan menanggung dampak, mengingat mereka bekerja dan membutuhkan penghasilan.
“Harapan kami ada kaji ulang. Intinya relawan ini jangan dijadikan korban,” tegas Sugeng.
Keluhan mitra Ponorogo menunjukkan bahwa pengaturan jumlah tenaga kerja dan biaya dapur perlu mempertimbangkan kondisi pekerjaan sehari-hari. Bagi mereka, evaluasi kebijakan menjadi penting agar kebutuhan operasional program tetap terpenuhi tanpa mengabaikan penghasilan relawan yang menjalankan layanan MBG.
About the Author
