Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mendesak Polda Nusa Tenggara Timur mengusut tuntas laporan dugaan kekerasan seksual yang menyeret Bupati Kupang Yosef Lede. Ia meminta polisi bertindak tanpa pandang bulu dan menahan Yosef apabila penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup.
Desakan itu disampaikan Habiburokhman pada Sabtu (14/11/2026), setelah seorang mahasiswi berinisial RWM (21) melaporkan dugaan pemerkosaan ke Polda NTT. Perkara tersebut kini ditangani Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Ditres PPA dan PPO) Polda NTT.
Habiburokhman mengatakan Komisi III mengikuti pemberitaan perkara itu dengan perhatian dan keprihatinan. Menurut dia, status Yosef sebagai kepala daerah tidak boleh membuat proses penegakan hukum berjalan berbeda atau mendapat perlakuan khusus.
Polisi diminta bekerja tanpa kompromi
Habiburokhman meminta Kapolda NTT beserta jajarannya proaktif memeriksa laporan tersebut. Ia menegaskan bahwa dugaan kekerasan seksual harus ditangani secara serius dan prosesnya tidak boleh diintervensi.
“Jangan ada ruang kompromi bagi pelaku kejahatan kekerasan seksual,” kata Habiburokhman.
Ia juga mendorong penyidik mengambil langkah penahanan jika syarat bukti permulaan yang cukup telah terpenuhi. Menurut Habiburokhman, penahanan sesuai ketentuan hukum dapat mendukung kelancaran proses penyidikan dan mencegah hal-hal yang tidak diinginkan.
Namun, ia menempatkan tuntutan hukuman berat pada tahap setelah adanya pembuktian di pengadilan. Jika Yosef terbukti bersalah, Habiburokhman meminta hakim menjatuhkan hukuman berdasarkan undang-undang yang berlaku, termasuk Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), tanpa keringanan yang tidak berdasar.
Komisi III, kata dia, akan mengawal penanganan perkara tersebut. Habiburokhman menekankan prinsip kesetaraan di hadapan hukum dan menyatakan tidak ada warga negara yang kebal hukum karena jabatan maupun kedudukan.
Laporan dugaan kekerasan seksual ditangani Polda NTT
Kabid Humas Polda NTT Kombes Henry Novika Chandra membenarkan bahwa kepolisian menangani laporan RWM. Ia menyebut Yosef sebagai pihak terlapor dalam perkara dugaan tindak pidana kekerasan seksual itu. Penanganan dilakukan oleh Ditres PPA dan PPO Polda NTT.
Dalam keterangan yang dikutip pada Sabtu (14/11), Henry menyatakan penyidik sedang menangani laporan seorang perempuan berinisial RWM (21) terhadap seseorang berinisial YL, yang diidentifikasi sebagai Yosef Lede. Keterangan kepolisian tersebut menegaskan status perkara sebagai laporan yang sedang diproses, bukan putusan mengenai kesalahan terlapor.
Dugaan tindak pidana itu disebut terjadi di salah satu kompleks rumah dinas di Jalan RA Kartini, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang. Bahan keterangan yang tersedia belum menjelaskan secara terperinci kronologi peristiwa maupun perkembangan pemeriksaan terhadap pihak-pihak terkait.
Karena itu, proses penyidikan menjadi penting untuk menguji laporan dan mengumpulkan bukti. Penetapan kesalahan tetap harus melalui mekanisme hukum. Sikap tersebut juga sejalan dengan pernyataan Habiburokhman yang meminta polisi bertindak tegas, tetapi mendasarkan langkahnya pada bukti dan aturan yang berlaku.
Yosef menyatakan menghormati proses hukum
Yosef Lede merespons pemberitaan mengenai laporan tersebut melalui video yang dibagikan akun media sosial Prokopim Kabupaten Kupang. Ia mengatakan menghormati kebebasan pers dalam menyampaikan informasi dan menyerahkan penanganan laporan kepada kepolisian.
“Kita menghormati independensinya dan profesionalisme kepolisian,” ujar Yosef.
Ia juga menyatakan tidak akan mengintervensi proses hukum. Yosef berharap perkara itu dapat segera ditangani agar duduk perkaranya menjadi jelas, serta meminta masyarakat tetap menjalankan aktivitas seperti biasa. Pernyataan tersebut disampaikan saat ia menanggapi pemberitaan pada Sabtu (14/11/2026).
Di sisi politik, Habiburokhman—yang juga Wakil Ketua Umum dan Ketua Mahkamah Kehormatan Partai Gerindra—menyatakan partainya akan menjatuhkan sanksi jika Yosef terbukti bersalah. Sanksi yang disebut mencakup pemecatan sebagai kader. Gerindra, kata dia, juga akan mendorong proses pemberhentian Yosef dari jabatan Bupati Kupang agar penanganan hukum berlangsung objektif dan bermartabat.
Perkembangan perkara selanjutnya akan bergantung pada hasil penyidikan Polda NTT dan proses hukum yang berjalan. Publik kini menunggu penanganan yang transparan, perlindungan terhadap korban, serta kepastian bahwa setiap pihak diperlakukan setara di hadapan hukum.
About the Author
