Presiden Prabowo Subianto memerintahkan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) diperluas melalui operasi udara dan penambahan personel. Arahan itu disampaikan dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (19/10/2026), yang dihadiri sejumlah pejabat kabinet, TNI, dan Polri.
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurachman mengatakan Prabowo meminta penanganan dilakukan secara masif dan terukur. Salah satu langkah yang disiapkan ialah menambah pesawat Hercules dalam operasi dry ice, yang sebelumnya menggunakan pesawat jenis Casa.
Rapat tersebut juga membahas upaya pencegahan agar penanganan tidak hanya dilakukan setelah api meluas. Pemerintah meminta perusahaan menyiapkan embung dan sumur bor, sementara TNI dan Polri diminta memetakan kawasan yang berulang kali rawan terbakar.
Operasi udara dan personel diperkuat
Dudung menyebut jumlah personel yang dikerahkan untuk menangani karhutla saat ini mencapai sekitar 60 ribu orang. Mereka berasal dari berbagai unsur, termasuk TNI, Polri, dan Dinas Kehutanan. Adapun pesawat yang dilibatkan dalam operasi berjumlah 47 unit.
Penambahan Hercules diarahkan untuk memperkuat operasi udara. Dalam keterangan yang disampaikan Dudung, Presiden meminta Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menambah pengerahan pesawat tersebut dalam operasi dry ice.
Operasi pemadaman juga ditopang langkah darat dan penyediaan sumber air. Dudung mengatakan perusahaan telah diperintahkan membuat embung, sumur bor, serta tempat penampungan air. Pemerintah berharap fasilitas itu dapat membantu mencegah kebakaran berulang sekaligus mempercepat penanganan saat titik api muncul.
TNI dan Polri, menurut Dudung, diminta mengidentifikasi lokasi yang berpotensi terbakar. Dengan pemetaan itu, personel dapat bergerak sebelum kebakaran meluas. Arahan tersebut menempatkan pencegahan sebagai bagian dari penanganan, bukan semata-mata mengandalkan pemadaman ketika api sudah terjadi.
Pencegahan dan penegakan hukum berjalan bersamaan
Rapat di Istana turut menyoroti dugaan keterlibatan korporasi dalam karhutla. Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menyatakan Bareskrim Polri telah melakukan penyidikan terhadap 98 laporan polisi terkait korporasi. Angka itu merujuk pada laporan yang telah ditangani di tahap penyidikan.
Sementara itu, Dudung sebelumnya menyampaikan bahwa terdapat 97 perusahaan di Sumatera dan Kalimantan yang telah masuk proses penyelidikan dan penyidikan. Kedua angka tersebut disampaikan oleh pejabat berbeda dengan keterangan mengenai tahapan dan cakupan penanganan masing-masing.
Suyudi juga menyebut penyidik menemukan indikasi keterlibatan pihak asing, termasuk pihak dari negara tetangga. Namun, ia mengatakan pengumpulan alat bukti masih berlangsung. Penetapan tersangka, menurutnya, akan dilakukan setelah bukti dinilai mencukupi.
Penegakan hukum, kata Suyudi, dapat menyasar pemilik perusahaan maupun pemegang saham yang dianggap bertanggung jawab. Dengan demikian, penyelidikan tidak hanya berhenti pada pihak yang berada di lapangan. Proses hukum diharapkan mengungkap siapa yang bertanggung jawab atas kebakaran, berdasarkan bukti yang dikumpulkan penyidik.
Pemerintah andalkan kemampuan dalam negeri
Dalam pembahasan penanganan karhutla, pemerintah juga menyepakati untuk sementara mengandalkan sumber daya nasional dan belum menerima bantuan armada asing secara langsung. Dudung menjelaskan kemampuan dalam negeri dinilai masih memadai, sementara penerimaan bantuan dari luar memiliki tantangan teknis, termasuk distribusi bahan bakar dan kebutuhan operasional.
Operasi pemadaman disebut mencakup pengerahan pesawat dan helikopter, serta kerja di darat oleh personel gabungan. Sumber daya yang disebut dalam keterangan Dudung meliputi TNI, Polri, Manggala Agni, pemerintah daerah, dan masyarakat. Pemerintah juga belum menetapkan karhutla sebagai bencana nasional, berdasarkan materi koordinasi lintas kementerian dan lembaga yang dibawa ke Istana.
Keputusan untuk memperkuat operasi dalam negeri akan diuji oleh kemampuan pemerintah menjaga kesiapan personel, pesawat, dan sumber air di wilayah rawan. Pemetaan titik api dan pembangunan embung menjadi bagian penting dari upaya itu. Pada saat yang sama, perkembangan penyidikan korporasi dan dugaan keterlibatan pihak asing masih menunggu hasil pengumpulan bukti.
About the Author
